UU Tindak Pidana Perjudian Beserta Ancaman Hukuman yang Berlaku di Indonesia

Hukum JudiTindak Pidana Perjudian – Bicara mengenai ‘perjudian’ termasuk di dalamnya sabung ayam atau tajen merupakan perilaku yang tidak hanya dilarang oleh agama, melainkan juga dilarang tegas dalam KUHP atau hukum positif. Aturan pelarangan judi telah disebutkan dengan jelas dalam ketentuan pasal 303 KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, PP. No. 9 Tahun 1981, Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 yang dikeluarkan pada 1 April 1981. Berikut detail informasi dan penjelasannya untuk Anda yang membutuhkan!

Pasal 303 KUHP Dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 1974

Dalam pasal 303 KUHP tentang Penertiban Perjudian, segala aturan mengenai judi telah termaktub dengan jelas. Hanya saja, untuk mempertegas segala putusan hukum tersebut pemerintah memperkuatnya dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1974. Di mana pada pasal 1 mengatur semua tindak pidana perjudian yang diklaim sebagai kejahatan yang harus dihapuskan. Pada poin ini juga dijelaskan jika semua bentuk praktik baik tindakan maupun penyelenggaraan perjudian yang diselenggarakan tanpa izin pihak berwenang merupakan kejahatan. Dan bilamana anda ingin melihat dan mendapati hasil pengeluaran sgp terbaru, bisa kunjungi situs kami secara langsung.

Dalam UU 1974 tersebut, praktik perjudian ada yang berbentuk kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 303 KUHP dan ada pula yang berbentuk pelanggaran seperti dalam pasal 542 KUHP. Dengan dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1974, sebutan pasal 542 KUHP kemudian diubah menjadi pasal 303 Bis KUHP. Pada pasal 2 ayat (1) UU yang sama, pemerintah hanya mengubah hukuman ancaman pasal 303 ayat (1) KUHP, di mana hukuman dari 8 bulan penjara atau denda paling banyak Rp90 ribu menjadi ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Terlihat jika dalam pasal tersebut semakin memperberat orang yang terlibat langsung maupun menyelenggarakan perjudian.

Sedangkan dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP hukuman bagi mereka yang menggunakan kesempatan atau turut serta permainan judi semakin berat. Di mana menjadi maksimal kurungan 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp10 juta. Pada pasal yang sama ayat (2), penjatuhan hukuman untuk pelaku yang pernah dihukum penjara karena kasus perjudian paling lama 6 tahun atau pembayaran denda paling tinggi Rp15 juta. Ironisnya, meskipun secara eksplisit hukum telah melarang tegas tindak perjudian, akan tetapi segala praktik perjudian masih diperbolehkan selama ada ‘izin’ pemerintah.

Orang yang Bisa Terkena Ancaman Hukuman Pidana Perjudian

Perlu diketahui, permainan judi selalu mengandung beberapa unsur, antara lain:

  • Adanya pengharapan pemain untuk menjadi pemenang.
  • Bersifat untung-untungan tanpa upaya keras.
  • Adanya insentif berupa hadiah atau taruhan bagi pemenang.
  • Pengharapan menjadi pemenang semakin bertambah bagi pemain yang memiliki unsur kepintaran, kecerdasan hingga ketangkasan.

Dilihat secara hukum, beberapa orang yang kemungkinan besar bisa dihukum dengan sanksi pidana perjudian ialah sebagai berikut:

  • Orang atau perusahaan yang mengadakan atau membuka kesempatan permainan judi sebagai mata pencaharian. Dan mereka yang turut ikut campur dalam permainan judi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemain judi. Mengenai tempat, termasuk tempat umum, tempat tersembunyi tetap bisa dikenakan sanksi.
  • Orang atau perusahaan yang sengaja mengadakan atau membuka kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Pada poin ini tidak disyaratkan apakah judi dimanfaatkan sebagai mata pencaharian, selama dilakukan di tempat umum yang bisa dikunjungi khalayak ramai maka bisa dijatuhi hukuman pidana. Terkecuali, bagi mereka yang telah mengantongi izin pemerintah sehingga dibebaskan dari hukuman.
  • Orang yang mata pencahariannya bersumber dari perjudian.
  • Orang yang ikuti bermain judi dan tidak memanfaatkannya sebagai mata pencaharian bisa dikenakan hukuman seperti yang tersebut dalam pasal 303 Bis KUHP.

Jika dalam Pasal 303 KUHP pengaturan tentang judi bisa dilakukan setelah mengantongi izin pemerintah, maka berbeda dengan peraturan pemerintah dalam pasal 1 PPRI No. 9 Tahun 1981, di mana dengan tegas melarang memberikan izin pada segala praktik perjudian, termasuk judi di tempat umum, kasino dan lainnya. Bisa disimpulkan jika peraturan tentang perjudian antara satu pengaturan dengan pengaturan lain masih saling bertentangan.

Saat pihak UU No. 7 Tahun 1974 pasal 303 KUHP membolehkan izin untuk perjudian oleh pihak berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaan yang telah dijelaskan dalam PPRI No. 9 Tahun 1981 yang melarang pemberian izin untuk perjudian dan segala bentuknya. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian hanya bisa menindak lanjuti perjudian yang tidak mengantongi izin karena PPRI dengan sendirinya akan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 303 KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *