UU Tindak Pidana Perjudian Beserta Ancaman Hukuman yang Berlaku di Indonesia

Hukum Judi

Hukum JudiTindak Pidana Perjudian – Bicara mengenai ‘perjudian’ termasuk di dalamnya sabung ayam atau tajen merupakan perilaku yang tidak hanya dilarang oleh agama, melainkan juga dilarang tegas dalam KUHP atau hukum positif. Aturan pelarangan judi telah disebutkan dengan jelas dalam ketentuan pasal 303 KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, PP. No. 9 Tahun 1981, Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 yang dikeluarkan pada 1 April 1981. Berikut detail informasi dan penjelasannya untuk Anda yang membutuhkan!

Pasal 303 KUHP Dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 1974

Dalam pasal 303 KUHP tentang Penertiban Perjudian, segala aturan mengenai judi telah termaktub dengan jelas. Hanya saja, untuk mempertegas segala putusan hukum tersebut pemerintah memperkuatnya dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1974. Di mana pada pasal 1 mengatur semua tindak pidana perjudian yang diklaim sebagai kejahatan yang harus dihapuskan. Pada poin ini juga dijelaskan jika semua bentuk praktik baik tindakan maupun penyelenggaraan perjudian yang diselenggarakan tanpa izin pihak berwenang merupakan kejahatan. Dan bilamana anda ingin melihat dan mendapati hasil pengeluaran sgp terbaru, bisa kunjungi situs kami secara langsung.

Dalam UU 1974 tersebut, praktik perjudian ada yang berbentuk kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 303 KUHP dan ada pula yang berbentuk pelanggaran seperti dalam pasal 542 KUHP. Dengan dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1974, sebutan pasal 542 KUHP kemudian diubah menjadi pasal 303 Bis KUHP. Pada pasal 2 ayat (1) UU yang sama, pemerintah hanya mengubah hukuman ancaman pasal 303 ayat (1) KUHP, di mana hukuman dari 8 bulan penjara atau denda paling banyak Rp90 ribu menjadi ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Terlihat jika dalam pasal tersebut semakin memperberat orang yang terlibat langsung maupun menyelenggarakan perjudian.

Sedangkan dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP hukuman bagi mereka yang menggunakan kesempatan atau turut serta permainan judi semakin berat. Di mana menjadi maksimal kurungan 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp10 juta. Pada pasal yang sama ayat (2), penjatuhan hukuman untuk pelaku yang pernah dihukum penjara karena kasus perjudian paling lama 6 tahun atau pembayaran denda paling tinggi Rp15 juta. Ironisnya, meskipun secara eksplisit hukum telah melarang tegas tindak perjudian, akan tetapi segala praktik perjudian masih diperbolehkan selama ada ‘izin’ pemerintah.

Orang yang Bisa Terkena Ancaman Hukuman Pidana Perjudian

Perlu diketahui, permainan judi selalu mengandung beberapa unsur, antara lain:

  • Adanya pengharapan pemain untuk menjadi pemenang.
  • Bersifat untung-untungan tanpa upaya keras.
  • Adanya insentif berupa hadiah atau taruhan bagi pemenang.
  • Pengharapan menjadi pemenang semakin bertambah bagi pemain yang memiliki unsur kepintaran, kecerdasan hingga ketangkasan.

Dilihat secara hukum, beberapa orang yang kemungkinan besar bisa dihukum dengan sanksi pidana perjudian ialah sebagai berikut:

  • Orang atau perusahaan yang mengadakan atau membuka kesempatan permainan judi sebagai mata pencaharian. Dan mereka yang turut ikut campur dalam permainan judi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemain judi. Mengenai tempat, termasuk tempat umum, tempat tersembunyi tetap bisa dikenakan sanksi.
  • Orang atau perusahaan yang sengaja mengadakan atau membuka kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Pada poin ini tidak disyaratkan apakah judi dimanfaatkan sebagai mata pencaharian, selama dilakukan di tempat umum yang bisa dikunjungi khalayak ramai maka bisa dijatuhi hukuman pidana. Terkecuali, bagi mereka yang telah mengantongi izin pemerintah sehingga dibebaskan dari hukuman.
  • Orang yang mata pencahariannya bersumber dari perjudian.
  • Orang yang ikuti bermain judi dan tidak memanfaatkannya sebagai mata pencaharian bisa dikenakan hukuman seperti yang tersebut dalam pasal 303 Bis KUHP.

Jika dalam Pasal 303 KUHP pengaturan tentang judi bisa dilakukan setelah mengantongi izin pemerintah, maka berbeda dengan peraturan pemerintah dalam pasal 1 PPRI No. 9 Tahun 1981, di mana dengan tegas melarang memberikan izin pada segala praktik perjudian, termasuk judi di tempat umum, kasino dan lainnya. Bisa disimpulkan jika peraturan tentang perjudian antara satu pengaturan dengan pengaturan lain masih saling bertentangan.

Saat pihak UU No. 7 Tahun 1974 pasal 303 KUHP membolehkan izin untuk perjudian oleh pihak berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaan yang telah dijelaskan dalam PPRI No. 9 Tahun 1981 yang melarang pemberian izin untuk perjudian dan segala bentuknya. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian hanya bisa menindak lanjuti perjudian yang tidak mengantongi izin karena PPRI dengan sendirinya akan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 303 KUHP.

Undang – Undang dan Peraturan Seputar Judi di Indonesia

situs poker

situs pokerSitus Poker – Perjudian sudah jelas dilarang di Indonesia. Walaupun di negara lain diijinkan, di NKRI, kegiatan ini tergolong ilegal. Kegiatan judi sendiri tentu memiliki unsur merusak. Karena hal itu kegiatannya tidak diperbolehkan. Untuk menekankan larangan ini, di Indonesia ada dua aturan yang menjadi referensi, yaitu UU Nomor 7 tahun 1974 dan Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

Sekilas Tentang UU Nomor 7 tahun 1974 

Undang – Undang yang satu ini menekankan bahwa perjudian adalah tindakan yang ilegal di Indonesia. Dalam bahasan di Undang – Undang ini, Anda bisa melihat point – point alasan yang diangkat di dalamnya.

Point pertama yang ditekankan adalah Indonesia sebagai negara yang mengedepankan agama. Dalam hal ini mayoritas agama yang diakui di Indonesia tidak mendukung adanya perjudian. Aturan Islam dan Protestan terutama menekankan hal ini dengan tegas. Jadi sebagai agama yang berukuran paling besar di Indonesia, hal ini tentu sudah lumrah.

Point lain yang diangkat adalah unsur merusak dari judi situs poker itu sendiri. Selain dianggap tidak membawa kesejahteraan bagi pelakunya, kegiatan ini bisa menimbulkan kecanduan. Anda bisa bayangkan saja saat orang ikut judi lotre nomor, dari ratusan orang yang beli nomor ini pemenang hanya satu. Hal ini tentu tidak adil dan tidak sejalan dengan tujuan Indonesia sebagai negara.

Di sisi lain, orang yang sudah menang, pasti tertarik untuk beli nomor lagi untuk kembali menang. Tapi karena acak, ia belum tentu menang kembali. Rasa ingin menang secara terus – menerus dan untung besar, akhirnya mendorong kecanduan. Walaupun tidak menang, orang tersebut bisa berfikir mungkin kali berikutnya juga akan menang.

Kemungkinan menang dalam judi tentu acak, tapi saat berurusan dengan bandar besar, hal ini tidak benar. Para bandar karena tidak mau rugi, terkadang mempengaruhi rate kemenangan yang seharusnya acak ini. Contoh saja dalam permainan mesin slot. Pemain tentu bisa menggunakan skill timing untuk menang dan dapat untung, tapi karena pemilik mesin tidak mau rugi, mesin slot ini terkadang membuat timing tidak akurat. Jadi rate kemenangan bisa lebih kecil dan membuat para pemainnya tidak selalu menang.

Dalam pasal ini juga diterangkan bahwa perjudian bisa menjadi sumber penyakit masyarakat. Bagi Anda yang melihat poin ini, pasti sudah tahu bahwa para kriminal terkadang melakukan kejahatannya untuk bisa berjudi. Saat orang sudah terlanjur kecanduan judi, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi bisa terus bermain.

Dari point dan penjelasan ini, tentu sudah jelas bahwa Indonesia harus menegakkan hukum yang mengatur seputar hal ini. Untuk menerangkan hukum yang lebih berperan dalam penegakannya, mari membahas sekilas seputar Pasal 303 KUHP berikut ini.

Sekilas Tentang Pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian

Pasal KUHP ini mengatur langsung seputar hukuman yang akan dikenakan pada pelaku perjudian. Baik itu bandar ataupun sekedar pemain, semua memiliki tingkat hukuman sendiri. Hal yang paling ditekankan dalam pasal ini adalah bentuk hukuman yang tidak ringan. Jika sampai tertangkap melakukan perjudian seseorang bisa dikenai denda maksimal 25 juta Rupiah ataupun hukuman penjara maksimal selama 10 tahun.

Hukuman ini tentu masih akan disesuaikan dengan perbuatan pelaku perjudian. Terkadang walaupun sudah bermain judi, seseorang belum tentu tahu itu judi. Sebagai contoh judi lotre. Saat pertama kali orang ikut, mungkin mereka berpikir ini undian berhadiah, tapi saat sudah lama ikut dan tahu bahwa hal ini judi, mereka tidak berhenti. Dari sudut pandang ini, pemain tersebut memang tertipu, tapi tetap melakukan perjudian. Untuk hukumannya, tentu mereka tidak akan mendapat seberat bandar judi lotre.

Dalam KUHP ini juga diterangkan tentang bagaimana seseorang digolongkan sebagai penjudi. Golongan pertama adalah orang yang ikut serta dalam kegiatan ini dengan kesadaran sendiri. Golongan kedua adalah orang yang menyediakan kesempatan untuk berjudi. Jadi orang yang menyediakan tempat, alat – alat ataupun website judi, bisa juga terkena hal ini walaupun tidak terlibat dengan bandar secara langsung.

Bagaimana menurut Anda soal bahasan aturan Undang – Undang dan juga KUHP tentang perjudian di atas? Mudah – mudahan penjelasan ini bisa membuka pengetahuan Anda. Terima kasih sudah membaca!